Jun
15
2012

Cara Pengajuan Merek…. Kenapa Harus Diajukan?

I. PENGERTIAN UMUM

Merek merupakan “suatu tanda pembedah” atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasidikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya.

Pengertian persamaan pada keseluruhannya yaitu apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya.

Pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya.

Pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan pada persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan bentuk dan cara penempatan, persamaan bunyi ucapan, (yurispudensi MARI).

Merek atas barang lazim disebut sebagai merek dagang adalah merek yang digunakan/ditempelkan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum.

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum.

Merek sebagai tanda pembeda dapat berupa nama, kata, gambar, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Tanda yang tidak boleh dijadikan merek antara lain :

  • Tanda yang tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong garis, garis yang sangat rumit atau kusut
  • Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, misalnya gambar porno atau menyinggung perasaan keagamaan.
  • Tanda berupa keterangan barang, misalnya merek kacang untuk produk kacang
  • Tanda yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalulintas
  • Kata-kata umum, misalnya kata rumah, kota dan sebagainya

II. Ruang Lingkup Perlindungan Merek

1. Definisi merek menurut Undang-undang No.14 tahun 1997 pasal 1 butir 1 :

Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa.

2. Fungsi Merek

Merek dapat berfungsi sebagai :

a. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi barang atau jasa dari salah satu produksi terhadap produksi lainnya.

b. Sebagai alat promosi
c. Sebagai jaminan atas mutu produk
d. Penunjuk asal barang atau jasa.

3. Perlindungan atas Merek

Sesuai dengan pasal 3 UU No. 14 Tahun 1997, Hak atas Merek adalah Hak Khusus yang diberikan negara kepada Pemilik Merek Yang Terdaftarh dalam daftar umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau Badan Hukum untuk menggunakannya.

Dari bunyi pasal 3 tersebut ada beberapa hal penting untuk diketahui, yaitu :

- Pemegang/pemilik Hak Merek yaitu : orang (persero), beberapa orang (pemilik bersama), Bdan Hukum yang telah mendapatkan Hak atas Merek yang disebut dengan Merek Terdaftar.

- Perlindungan atas Merej\k Terdaftar yaitu adanya Kepastian Hukum atas Merek Terdaftar baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan dan dihapuskan. Jangka waktu perlindungan 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran (filing date)

- Sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas Merek Terdaftar.

4. Azas Hukum

Indonesia mengenal atau menganut azas konstitutif yaitu : hak atas Merek diperoleh atas pendaftarannya, artinya pemegang hak Merek adalah seseorang yang mendaftarkan untuk pertama kalinya di kantor Merek.

5. Pelanggaran dan Sanksi

Pelanggaran atas hak-hak Merek sesuai dengan UU No. 14 Tahun 1997 diklasifikasikan sebagai tindak pidana dengan 2 (dua) klasifikasi :

a. Tindak Pidana Kejahatan

b. Tindak Pidana Pelanggaran

 Pasal 81 :

Pelanggaran atas Hak Merek terdaftar yang sama pada keseluruhannyah dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

Pasal 82 :

Pelanggaran atas Merek Terdaftar yang sama pada pokoknya dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau didenda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 84 :

Pelanggaran untuk memperdagangkan barang atau jasa yang bukan mereknya dipidana paling lama 1 (satu) tahun atau dennda paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Pelanggaran terhadap pasal 84 dikategrikan sebagai Tindak Pidana Pelanggaran

6. Yang berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran Hak atas Merek hanya pemegang Hak Merk, yaitu Merek yang telah terdaftar.

7. Bagi Merek tidak terdaftar tidak mendapat perlindungan hukum, artinya tidak berhak mengajukan gugatan atas merek terdaftar maupun atas merek tidak terdaftar lainnya.

 

III. PROSEDUR PENDAFTARAN MEREK

1. Prosedur Pendaftaran

a. Mengajukan permohonan, sesuai dengan form pendaftaran Merek rangkap 4 (empat).
b. Membuat surat pernyataan bahwa pemohon tidak menitu atau menggunakan merek orang lain baik keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya.
c. Membuat surat kuasa apabila pemohon mengkuasakan permohonan pendaftaran Merek.
d. Lampiran-lampiran permohonan :

  • Fotocopy KTP yang dilegalisir
  • Fotocopy akte Pendirian Badan Hukum yang disyahkan notaris bagi pemohon atas nama Badan Hukum.
  • Fotocopy kepemilikan bersama yang dilegalisir atas nama pemohon lebih dari satu orang.
  • Fotocopy NPWP yang dilegalisir.
  • Etiket Merek sebanyak 24 (duapuluh empat) buah, 4 (empat) buah ditempel pada masing-masing form (form rangkap 4), dan 20 (duapuluh) buah dalam amplop, dengan ukuran maksimal 9 x 9 cm dan paling kecil 2 x 2 cm
  • Kwitansi pembayaran atas biaya pendaftaran sesuai biaya yang telah ditetapkan.
  • Mencantumkan nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran Merek pertama kali bagi merek dengan Hak Prioritas.

3. Pemeriksaan permintaan pendaftaran Merek.

a. Pemeriksaan formal

Pemeriksaan formal adalah pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan administrasi yang ditetapkan.

b. Pemeriksaan Substansif.

Pemeriksaan Substansif adalah pemeriksaan terhadap merek yang diajukan apakah dapat didaftarkan atau tidak, berdasarkan persamaan pada keseluruhan, persamaan pada pokoknya, atas merek sejenis milik orang lain, sudah diajukan mereknya lebih dahulu oleh orang lain.

 

IV. Mutasi dan Lisensi

Pengertian Mutasi meliputi pengalihan hak dan perubahan nama dan alamat.

1. Pengalihan hak

Pengalihan hak atas merek dilakukan dengan cara :

  • Pewarisan
  • Wasiat
  • Hibah
  • Perjanjian dan sebab-sebab lain sesuai dengan UU

2. Lisensi

Sesuai dengan pasal 1 butir 5 UU No. 14 tahun 197, Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis baran atau jasa yang didaftarkan.

 

V. Jangka Waktu Perlindungan

Suatu Merek Terdaftar yang dilindungi dalam jangka waktu 10 tahun dari tanggal pengajuan pendaftaran. Jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang telah ditentukan selama 10 tahun. Pemilik harus mengajukan perpanjangan 12 bulan sebelum merek tersebut terakhir. Merek tersebut akan diperpanjang masa berlakunya hanya jika si pemilik masih memakai merek tersebut dalam perdagangan barang dan atau jasa-jasa.

————————————————————-

TATA CARA PENGAJUAN MEREK :

Cara pengajuan merek pada dasarnya tidaklah terlalu rumit. Syarat yang perlu disiapkan untuk pengajuan setiap merek hanyalah sebagai berikut :

  1. Fotokopi KTP yang masih berlaku pemegang merek sebanyak 1 lembar.
  2. Etiket merek seukuran kartu nama yang dicetak pada kertas HVS sebanyak 28 buah (atau lebih).
  3. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 lembar.
  4. Biaya pengajuan berkisar Rp 800.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- (biaya bergantung terhadap berapa banyak item produk yang didaftarkan pada 1 merek tersebut)

Dari kesemua syarat tersebut, berikutnya diajukan ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM baik yang terdapat di Pusat  maupun di Kantor Wilayah di setiap propinsi. Berikutnya, syarat yang masuk bersama dengan formulir pengajuan yang telah diisi dan ditandatangani diatas materai akan di verifikasi dan mendapat Tanda Pengajuan sebagai bukti bahwa telah menajuakan beraks pendaftaran (lama keluarnya Tanda Pengajuan antara 0-7 hari kerja bergantung terhadap agenda kesibukan kepala kantor yang menandatanganinya).

Apabila merek terbukti bebas dari sifat plagiat atau tidak terindikasi berniat meniru merek lain, maka dalam waktu paling cepat 1 tahun 4 bulan 10 hari, atau umumnya 1,5 tahun pengajuan merek akan keluar sebagai merek terdaftar dan pemohon akan mendapatkan Sertifikat Merek yang bisa menjadi dasar hukum baik dalam sengketa merek maupun memberikan lisensi atau ijin penggunaan merek kepada pihak lain.

Lantas bagaimana jika terindikasi adanya kesamaan dengan merek lain, meskipun pada awalnya pemohon tidak bermaksud meniru? Maka akan dilakukan sidang merek. Apabila memang terbukti bahwa pemohon sengaja mengajukan merek dengan maksud meniru merek lain untuk barang sejenis atau merek terkenal untuk barang tidak sejenis karena adanya kesamaan, maka pengajuan merek perlu disidang dengan mendatangkan si pemohon atau ditolak. Maka tentu saja akan memerlukan biaya lagi.

———————————————————-

TIPS PENGAJUAN MEREK

Berikut beberapa tips yang dapat digunakan dalam mengajukan merek agar dapat menekan biaya dan prosesnya tidak terlalu lama :

  1. Pelajari Undang-Undang Merek dan cara pengajuannya. Untuk download undang-undang merek, klik di sini.
  2. Kunjungi pusat informasi mengenai merek yang disediakan pemerintah melalui situs www.dgip.go.id atau linknya klik di sini.
  3. Buatlah usulan merek dengan sebisa mungkin tidak memiliki kesamaan dengan merek yang sudah ada. Bisa dicek dengan klik  di sini.
  4. Siapkan syarat yang diperlukan.
  5. Datangi langsung Kantor tempat pendaftaran merek, bisa di Pusat maupun Kantor Wilayah masing-masing Propinsi.
  6. Terus produksi barang / jasa yang menggunakan merek tersebut, dan ciptakan image bahwa merek Anda adalah bermutu dan disukai.

Semoga wacana ini bisa bermanfaat bagi pembaca. Untuk kawasan Propinsi Jawa Timur, konsultasi bisa menghubungi saya di 08563079182 a.n Rendi. Terima kasih.

Comments are closed.

Mengenai Blog Ini

Sentra Industri Kab.Mojokerto

Sebuah wacana mengenai potensi industri di Kabupaten Mojokerto yang menarik untuk disimak dan menjadi sumber inspirasi bagi pembacanya. Bagi Anda yang ingin profil usahanya turut dicantumkan dan membutuhkan pendampingan usaha, hubungi TPL-IKM (Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil dan Menengah) di Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota Anda. Untuk wilayah Kabupaten Mojokerto, hubungi TPL MUKMININ 085655586217. Kunjungi juga website toko online kami di www.produkjatim.com